Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan agenda Mukernas di Bogor, Jawa Barat, Rabu malam ini (20/03/2019), hanya dengan mengukuhkan secara resmi Suharso Monoarfa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. Mukernas ini sebagai respons usai Romahurmuziy alias Rommy dicokok KPK.
Arsul menegaskan bila sudah dikukuhkan secara resmi menjadi Plt Ketum PPP maka Suharso harus melepaskan jabatan di luar partai. Artinya, Suharso harus melepas jabatan sebagai anggota dewan pertimbangan presiden atau wantimpres.
“Pak Suharso kita minta menjadi Plt Ketum. Tentu beliau harus berkorban juga karena beliau kan anggota wantimpres. Nanti begitu disahkan oleh menkumham beliau mundur dari wantimpres," kata Arsul di kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu 20 Maret 2019.
Arsul menjelaskan keputusan melakukan Mukernas dan penunjukan Suharso sebagai Plt Ketua Umum atas keputusan dari rapat pengurus harian. Meski ia mengakui sempat ada dinamika penolakan saat itu.
Dinamika muncul karena sesuai AD/ART partai hanya wakil ketua umum yang berhak menjadi plt ketua umum. Sementara, Suharso hanya menjabat ketua dewan pertimbangan partai.
Karier Suharso Monoarfa di pemerintahan dimulai pada era Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz. Suharso sempat menjadi staf khusus Wakil Presiden periode 2002-2004.
Selain wapres, saat itu Hamzah Haz menjabat sebagai Ketum PPP Periode 1998-2007. Selain itu dalam pendidikan, dia alumni ITB tahun 1979.
Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Suharso dipilih sebagai Menteri Perumahan Rakyat periode 2009-2011. Suharso juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009.
Suharso Monoarfa merupakan politikus senior PPP. Saat ini pria kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat itu merupakan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Suharso menjadi wantimpres sejak 2015 hingga sekarang. Dalam dunia pendidikan, Suharso lulusan S2, Executive Development Program, University of Standard, Palo Alto, USA, Tahun 1994.
Selain menjadi politikus, Suharso Monoarfa juga pernah memimpin banyak perusahaan di antaranya, menjadi Direktur Penerbitan PT Iqro, Bandung (1979-1982); General Manager PT First Nobel, Gobel Group (1982-1986); Direktur Nusa Consultant (1986-1990); Direktur, Corporate Secretary, PT Bukaka Teknik Utama (1991-1997).
Kemudian dia pernah menjabat Chairman PT Batavindo Kridanusa (1996-2000); Direktur PT. Bukaka Sembawang Int. (1997-2000); Chairman PT. Argo Utama Global (1998-2002); dan Chairman Rheno Resources (2012).
Secara terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate mengatakan status tersangka Ketua Umum PPP berpengaruh pada kampanye koalisinya. Setidaknya koalisinya harus mencopot semua alat peraga kampanye yang berhubungan dengan Rommy.
"Kalau efeknya ada, setidaknya efeknya itu ada di alat peraga kampanye. Jadi alat peraga kampanye tentu kami perlu ganti dari baliho, billboard, kalender, sticker dan lain sebagainya yang dulunya pasangan calon Jokowi-Ma'ruf dengan mas Rommy ya harus diganti dengan tokoh baru," kata Johnny di gedung DPR, Jakarta, Rabu 20 Maret 2019.
Ia mencontohkan koalisinya mengganti sosok Rommy pada alat peraga kampanye Jokowi-Ma'ruf bisa saja dengan pelaksana tugas ketum PPP yang baru. Ia terpikir juga menggantinya dengan foto tokoh Ketua Majelis Syariah PPP KH. Maimoen Zubair.
Arsul menegaskan bila sudah dikukuhkan secara resmi menjadi Plt Ketum PPP maka Suharso harus melepaskan jabatan di luar partai. Artinya, Suharso harus melepas jabatan sebagai anggota dewan pertimbangan presiden atau wantimpres.
“Pak Suharso kita minta menjadi Plt Ketum. Tentu beliau harus berkorban juga karena beliau kan anggota wantimpres. Nanti begitu disahkan oleh menkumham beliau mundur dari wantimpres," kata Arsul di kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu 20 Maret 2019.
Arsul menjelaskan keputusan melakukan Mukernas dan penunjukan Suharso sebagai Plt Ketua Umum atas keputusan dari rapat pengurus harian. Meski ia mengakui sempat ada dinamika penolakan saat itu.
Dinamika muncul karena sesuai AD/ART partai hanya wakil ketua umum yang berhak menjadi plt ketua umum. Sementara, Suharso hanya menjabat ketua dewan pertimbangan partai.
Karier Suharso Monoarfa di pemerintahan dimulai pada era Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz. Suharso sempat menjadi staf khusus Wakil Presiden periode 2002-2004.
Selain wapres, saat itu Hamzah Haz menjabat sebagai Ketum PPP Periode 1998-2007. Selain itu dalam pendidikan, dia alumni ITB tahun 1979.
Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Suharso dipilih sebagai Menteri Perumahan Rakyat periode 2009-2011. Suharso juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009.
Suharso Monoarfa merupakan politikus senior PPP. Saat ini pria kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat itu merupakan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Suharso menjadi wantimpres sejak 2015 hingga sekarang. Dalam dunia pendidikan, Suharso lulusan S2, Executive Development Program, University of Standard, Palo Alto, USA, Tahun 1994.
Selain menjadi politikus, Suharso Monoarfa juga pernah memimpin banyak perusahaan di antaranya, menjadi Direktur Penerbitan PT Iqro, Bandung (1979-1982); General Manager PT First Nobel, Gobel Group (1982-1986); Direktur Nusa Consultant (1986-1990); Direktur, Corporate Secretary, PT Bukaka Teknik Utama (1991-1997).
Kemudian dia pernah menjabat Chairman PT Batavindo Kridanusa (1996-2000); Direktur PT. Bukaka Sembawang Int. (1997-2000); Chairman PT. Argo Utama Global (1998-2002); dan Chairman Rheno Resources (2012).
Secara terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate mengatakan status tersangka Ketua Umum PPP berpengaruh pada kampanye koalisinya. Setidaknya koalisinya harus mencopot semua alat peraga kampanye yang berhubungan dengan Rommy.
"Kalau efeknya ada, setidaknya efeknya itu ada di alat peraga kampanye. Jadi alat peraga kampanye tentu kami perlu ganti dari baliho, billboard, kalender, sticker dan lain sebagainya yang dulunya pasangan calon Jokowi-Ma'ruf dengan mas Rommy ya harus diganti dengan tokoh baru," kata Johnny di gedung DPR, Jakarta, Rabu 20 Maret 2019.
Ia mencontohkan koalisinya mengganti sosok Rommy pada alat peraga kampanye Jokowi-Ma'ruf bisa saja dengan pelaksana tugas ketum PPP yang baru. Ia terpikir juga menggantinya dengan foto tokoh Ketua Majelis Syariah PPP KH. Maimoen Zubair.
