Pj Bupati Lampung Barat Diskusikan Tata Kelola Pemerintahan dengan BPKP Lampung

BERNUS.CO - Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat, Drs. Nukman M.M, mengadakan diskusi penting dengan Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung, Nani Yuliana Kartika Nasution, beserta jajaran. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Pesagi pada Kamis, 22 Agustus 2024, dan dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Adi Utama, serta Kepala Perangkat Daerah.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Nukman menegaskan pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. "Penerapan SPIP sangat krusial dalam penyusunan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengantisipasi kesalahan serta penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara," ujarnya.

Nukman merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mewajibkan kepala perangkat daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan APBD sesuai dengan penerapan SPIP. Ia juga menyampaikan harapannya agar kehadiran BPKP dapat memotivasi jajarannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik, Nukman memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melakukan berbagai upaya bersama BPKP, termasuk pemberian asistensi dalam pengawasan dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah. "Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung terhadap laporan keuangan Pemda tahun 2023, Kabupaten Lampung Barat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kali berturut-turut," tambahnya. Opini ini menunjukkan komitmen kuat dari seluruh Surat Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel.

Nukman juga meminta seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih solid dan mengintegrasikan penerapan SPIP dalam semua rencana program kerja secara berkelanjutan. "Ini penting untuk mencapai tujuan organisasi, terutama dalam pengelolaan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sementara itu, Nani Yuliana Kartika Nasution dari BPKP menekankan bahwa kehadiran BPKP adalah untuk menjaga akuntabilitas Pemda, bukan untuk mencari kesalahan. "Kami di BPKP hadir untuk membantu, bukan untuk menakut-nakuti. Jika kepala daerah memiliki keputusan yang diragukan, kami siap membantu melalui konsultasi atau evaluasi," ujarnya. 

Nani Yuliana juga mengingatkan bahwa BPKP saat ini berbeda dari masa lalu. "Sekarang, BPKP lebih berfokus pada mendeteksi masalah sejak dini dan memberikan bantuan, bukan sekadar melakukan audit. Jika ada permasalahan, kami akan melihatnya dari berbagai aspek dan akan melaporkan ke pusat jika perlu," jelasnya.

Dengan sikap yang lebih mendukung dan terbuka, Nani Yuliana meminta jajaran Pemda untuk tidak merasa takut dan menyampaikan informasi sebanyak mungkin kepada BPKP. "Kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar membantu dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan," pungkasnya. (*)