BERNUS.CO - Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, menyoroti permasalahan yang tengah terjadi di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh, terkait dengan konflik antara masyarakat dan satwa liar, khususnya Harimau dan Gajah, yang beberapa waktu terakhir mengganggu ketenangan warga yang berkebun di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Menurutnya, konflik ini harus segera diatasi dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak.
"Hari ini Lampung Barat yang menjadi sorotan adalah keresahan yang terjadi di Suoh dan Bandar Negeri Suoh, terutama masyarakat yang berkebun di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Permasalahan ini bermula dari adanya konflik dengan satwa liar," ujar Parosil Mabsus saat membuka Rapat Koordinasi Forkopimda di Ruang Rapat Pesagi pada Senin, 10 Maret 2025.
Bupati Parosil menjelaskan bahwa masalah ini merupakan hal yang sangat serius dan memerlukan pengkajian mendalam serta penyelesaian yang melibatkan banyak pihak, seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, Polri, TNI, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), serta pihak-pihak terkait lainnya. "Ini bukan hanya masalah satu pihak, keputusan yang diambil harus melibatkan berbagai aspek, baik dari sisi sosial, politik, maupun hukum yang berlaku," terang Parosil.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Bupati Mad Hasnurin, Ketua DPRD Edi Novial, serta perwakilan instansi terkait, Bupati Parosil menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan ketenangan masyarakat menjelang bulan puasa dan Idul Fitri. "Poin yang paling penting adalah bagaimana agar masyarakat kita di Suoh dan Bandar Negeri Suoh dapat merayakan puasa dan Idul Fitri dengan tenang, khusuk, dan tenteram. Jangan sampai ada keresahan atau kekhawatiran yang mengganggu," harapnya.
Pakar yang akrab disapa "Pakcik" ini juga mengusulkan agar penyelesaian konflik dilakukan dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan TNBBS. "Kita harus mengedukasi masyarakat yang tinggal di kawasan TNBBS untuk beraktivitas secara bersama-sama dan mengimbau mereka agar tidak bermukim sendirian di wilayah tersebut. Jika masyarakat sudah mampu, mereka disarankan untuk membangun rumah di luar kawasan hutan," jelas Parosil.
Parosil Mabsus menambahkan bahwa keberadaan masyarakat di kawasan TNBBS bukan untuk mencari kekayaan, melainkan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, ia setuju dengan langkah penurunan masyarakat dari kawasan tersebut, namun harus dilakukan dengan cara yang humanis dan bijaksana, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta memberikan solusi untuk menjamin keberlanjutan hidup mereka.
"Setuju jika kita melakukan sosialisasi untuk penurunan masyarakat dari kawasan TNBBS, tetapi harus dengan cara yang manusiawi. Kita harus memanusiakan manusia, memberikan solusi terbaik agar mereka bisa hidup dengan layak dan tidak meresahkan," ungkap Pakcik.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial, juga menegaskan pentingnya pendekatan yang bijaksana dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dan satwa liar. Menurut Edi, program Hutan Kemasyarakatan (HKM) dapat menjadi solusi untuk menciptakan kerjasama antara Dinas Kehutanan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat petani yang bekerja di kawasan hutan lindung. "Program HKM ini mengedepankan kerjasama antara pemerintah dan petani. Masyarakat bisa mendapatkan hasilnya tanpa merusak kawasan hutan, dan hutan tetap terlindungi," ujar Edi Novial.
Edi juga berharap dalam penyelesaian konflik ini, pihak terkait dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian Kehutanan. "Penyelesaian masalah ini harus bijak dan hati-hati, agar tidak justru menambah masalah atau memperburuk hubungan antara masyarakat dan pemerintah," tambah Edi. (*)
