BERNUS.CO - Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, memberikan klarifikasi mengenai kekhawatiran yang melanda masyarakat Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS) terkait isu penurunan terhadap warga yang berkebun di dalam wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Isu ini muncul akibat semakin seringnya konflik antara manusia dan satwa liar, terutama harimau dan gajah, yang menyebabkan kerugian dan ketakutan di kalangan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Parosil menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada surat resmi dari pihak TNBBS yang menyatakan adanya program penurunan warga yang menggarap kebun di kawasan TNBBS. Ia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan terakhir yang dihadiri oleh Forkopimda, kepala perangkat daerah, dan instansi terkait, belum ditemukan solusi konkret terkait isu ini. "Kami sudah melakukan pembahasan menyeluruh, dan saya sudah menanyakan langsung kepada pihak TNBBS. Sampai sekarang, tidak ada program penurunan bagi masyarakat yang berkebun di dalam TNBBS," ujarnya.
Lebih lanjut, Parosil menegaskan bahwa jika ada kebijakan penurunan, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pihak TNBBS. "Yang berhak mengeluarkan kebijakan tersebut adalah pihak TNBBS. Kami sebagai pemerintah daerah akan selalu mengawal kepentingan masyarakat, tetapi kita juga harus mematuhi aturan yang ada," jelasnya.
Namun, meski menjamin tidak akan ada penurunan paksa, Bupati Parosil mengingatkan agar masyarakat yang berada di kawasan rawan konflik, khususnya dengan satwa liar, tetap berhati-hati. "Bagi masyarakat yang berkebun di daerah rawan konflik dengan harimau dan gajah, kami sarankan untuk tidak beraktivitas sendirian. Jika perlu, lakukan secara berkelompok dan jangan bermalam di kawasan hutan yang masuk dalam peta kerawanan," imbuhnya.
Parosil juga menyampaikan komitmennya untuk terus mencari solusi dalam menyelesaikan masalah konflik satwa liar dengan cara berdialog bersama pihak TNBBS dan instansi terkait. "Kami akan terus memperjuangkan agar masyarakat yang berada di kawasan TNBBS mendapatkan perlindungan, selama mereka tetap mematuhi aturan yang berlaku. Kami juga berencana untuk membuat peta wilayah rawan konflik satwa liar agar masyarakat bisa lebih waspada," kata Parosil.
Tak kalah penting, Parosil menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan satwa liar di wilayah tersebut. "Kita harus menjaga hutan kita agar tetap lestari, dan bukan merusaknya. Mari kita tanam pohon-pohon dan pastikan bahwa keberadaan satwa liar di sana tidak terganggu," pungkasnya.
Pernyataan Bupati Lampung Barat ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja (Kunker) di Pekon Bumi Hantatai, Kecamatan BNS, pada Selasa, 11 Maret 2025, sebagai bagian dari upaya untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan alam dan kehidupan sosial.(*)
